DOKUMEN KONTROL

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

Menuju WIlayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB
Kantor Sementara: Jl. H.R. Soebrantas (Komplek Perkantoran Bupati Lama) Bangkinang 28412 Kab. Kampar Propinsi Riau Telp/Fax. (0762)20043 email: pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id Pengaduan Telp/SMS Ke:0811-7691-116

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah Melaksanakan Deklarasi Pencanangan Zona Integritas Yang Dipublikasikan Melalui Media Televisi Nasional Metro TV, Media Masa Atau Koran Tribun Pekanbaru, Media Online Dan Webiste Pengadilan

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas merupakan deklarasi/pernyataan dari pimpinan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB bahwa instansi ini telah siap membangun Zona Integritas.
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal atau vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Diharapkan melalui pembangunan zona integritas ini unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM dapat menjadi pilot project dan benchmark untuk unit kerja lainnya sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Selain itu Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

SK TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

SK TIM Pembangunan ZI

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bangkinang
(W4.U7/199/KP.04.10/8/2020 Tanggal 3 Agustus 2020) [Klik Disini]

Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Bangkinang
(W4.U7/171/KP.04.10/5/2020 Tanggal 19 Mei 2020) [Klik Disini]

Pembentukan Tim Kerja Untuk Penunjukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bangkinang
(W4.U7/170/KP.04.10/5/2020 Tanggal 19 Mei 2020) [Klik Disini]

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Bangkinang
(W4.U7/149/KP.07.01/5/2020 Tanggal 19 Mei 2020) [Klik Disini]

KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS


PROFILE PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PN BANGKINANG


ENAM (6) AREA PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS

Presentasi Area Perubahan Pembangunan Zona Integritas





Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Sarana Sebelum dan Sesudah Pembangunan Zona Integritas





LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB

No.
NAMA AREA PERUBAHAN/ SUB PROGRAM/ RINCIAN DESKPRIPSI
INFORMASI KETERANGAN PENILAIAN
BOBOT
LKE MANDIRI
FILE
1
I.
MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
Merubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun
5
2
1
Tim Kerja (1)
-
1.00
1.00
3
1.a.
Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja
1
4
1.b.
Penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/ mekanisme yang jelas
a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas;
b. Sebagian menggunakan prosedur;
c. Tidak di seleksi
1
5
2
Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)
-
1.00
0.83
6
2.a.
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas
1
7
2.b.
Dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM;
b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM;
c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
0.5
8
2.c.
Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM
Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM
1
9
3
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)
-
2.00
1.56
10
3.a.
Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;
b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;
c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;
d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana
0.67
11
3.b.
Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan
1
12
3.c.
Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti
a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
0.67
13
4
Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
-
1.00
1.00
14
4.a.
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.
1
15
4.b.
Sudah ditetapkan agen perubahan
Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan
1
16
4.c.
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
1
17
4.d.
Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan;
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
1
18
II.
PENATAAN TATALAKSANA (5)
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas
5
19
1
prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1)
-
1.50
1.50
20
1.a.
SOP Mengacu Pada Peta Proses Bisnis Instansi
a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras;
b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
1
21
1.b.
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Telah Diterapkan
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan;
b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi
1
22
1.c.
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Telah Dievaluasi
a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti;
d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi
1
23
1.d
Telah Dilakukan Monitoring Dan Dan Evaluasi Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengukuran Kinerja Unit, Operasionalisasi SDM, Dan Pemberian Layanan Kepada Publik
a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan
1
24
2
E-Office (2)
-
2.00
1.67
25
2.a.
Sistem Pengukuran Kinerja Unit Sudah Menggunakan Teknologi Informasi
a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi informasi;
c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi
0.5
26
2.b.
Operasionalisasi Manajemen SDM Sudah Menggunakan Teknologi Informasi
a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi
1
27
2.c.
Pemberian Pelayanan Kepada Publik Sudah Menggunakan Teknologi Informasi
a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi
1
28
3
Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
-
1.50
2.25
29
3.a.
Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Telah Diterapkan
Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan
1
30
3.b.
Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
2
31
III.
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas
15
32
1
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)
-
2.00
2.00
33
1.a.
Kebutuhan Pegawai Yang Disusun Oleh Unit Kerja Mengacu Kepada Peta Jabatan Dan Hasil Analisis Beban Kerja Untuk Masing-Masing Jabatan
Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
1
34
1.b.
Penempatan Pegawai Hasil Rekrutmen Murni Mengacu Kepada Kebutuhan Pegawai Yang Telah Disusun Per Jabatan
a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
1
35
1.c.
Telah Dilakukan Monitoring Dan Dan Evaluasi Terhadap Penempatan Pegawai Rekrutmen Untuk Memenuhi Kebutuhan Jabatan Dalam Organisasi Telah Memberikan Perbaikan Terhadap Kinerja Unit Kerja
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
1
36
2
Pola Mutasi Internal (2)
-
2.00
2.00
37
2.a.
Melakukan Pengembangan Karier Pegawai, Telah Dilakukan Mutasi Pegawai Antar Jabatan
Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai
1
38
2.b.
Dalam Melakukan Mutasi Pegawai Antar Jabatan Telah Memperhatikan Kompetensi Jabatan Dan Mengikuti Pola Mutasi Yang Telah Ditetapkan
a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini;
b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
1
39
2.c.
Telah Dilakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Mutasi Yang Telah Dilakukan Dalam Kaitannya Dengan Perbaikan Kinerja
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
1
40
3
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)
-
3.00
2.50
41
3.a.
Unit Kerja Melakukan Training Need Analysis Untuk Pengembangan Kompetensi
Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
1
42
3.b.
Menyusun Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai, Mempertimbangkan Hasil Pengelolaan Kinerja Pegawai
a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
1
43
3.c.
Persentase Kesenjangan Kompetensi Pegawai Yang Ada Dengan Standar Kompetensi Yang Ditetapkan Untuk Masing-Masing Jabatan
a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ;
b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ;
c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%;
d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%
0.67
44
3.d.
Pegawai Di Unit Kerja Telah Memperoleh Kesempatan/Hak Untuk Mengikuti Diklat Maupun Pengembangan Kompetensi Lainnya.
a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
1
45
3.e.
Dalam Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, Unit Kerja Melakukan Upaya Pengembangan Kompetensi Kepada Pegawai (Pelatihan, In-House Training Dll)
a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai;
b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai;
c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai;
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
1
46
3.f.
Telah Dilakukan Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Hasil Pengembangan Kompetensi Dalam Kaitannya Dengan Perbaikan Kinerja
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan
0.33
47
4
Penetapan kinerja individu (4)
-
4.00
3.42
48
4.a.
Terdapat Penetapan Kinerja Individu Yang Terkait Dengan Kinerja Organisasi
a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;
b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;
d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
1
49
4.b.
Ukuran Kinerja Individu Telah Memiliki Kesesuaian Dengan Indikator Kinerja Individu Level Diatasnya
a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;
b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;
c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;
d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
0.67
50
4.c.
Pengukuran Kinerja Individu Dilakukan Secara Periodik
a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan
e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
0.75
51
4.d.
Hasil Penilaian Kinerja Individu Telah Dijadikan Dasar Untuk Pemberian Reward (Pengembangan Karir Individu, Penghargaan Dll).
a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward
b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward
c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward
1
52
5
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3
-
3.00
2.01
53
5.a.
Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Telah Dilaksanakan/ Diimplementasikan
a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi
0.67
54
6
Sistem Informasi Kepegawaian (1)
-
1.00
1.00
55
6.a.
Data Informasi Kepegawaian Unit Kerja Telah Dimutakhirkan Secara Berkala
a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan;
b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulan;
c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran;
d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan
1
56
IV.
PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
10
57
1
Keterlibatan pimpinan (5)
-
5.00
5.00
58
1.a.
Pimpinan Terlibat Secara Langsung Pada Saat Penyusunan Penetapan Kinerja
Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
1
59
1.b.
Pimpinan Memantau Pencapaian Kinerja Secara Berkala
Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
1
60
1.c.
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
1
61
2
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
-
5.00
4.69
62
2.a.
Dokumen Perencanaan Sudah Ada
a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ;
b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ;
c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan
1
63
2.b.
Dokumen Perencanaan Telah Berorientasi Hasil
a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
1
64
2.c.
Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)
a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum memiliki IKU
0.5
65
2.d.
Indikator Kinerja Telah SMART
a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART;
b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ;
c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ;
d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART
1
66
2.e.
Laporan Kinerja Telah Disusun Tepat Waktu
Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
1
67
2.f.
Pelaporan Kinerja Telah Memberikan Informasi Tentang Kinerja
a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ;
b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ;
c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ;
d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja
1
68
2.g.
Terdapat Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Yang Menangani Akuntabilitas Kinerja
a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;
b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;
c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;
d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
1
69
2.h
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Dilaksanakan Oleh SDM Yang Kompeten
a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ;
b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten ;
c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
1
70
V.
PENGUATAN PENGAWASAN (15)
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada unit kerja yang dibangun
15
71
1
Pengendalian Gratifikasi (3)
-
3.00
2.25
72
1.a.
Pengendalian Gratifikasi Telah Diimplementasikan
a. Public campaign telah dilakukan secara berkala
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Belum dilakukan public campaign
0.5
73
1.b.
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
1
74
2
Penerapan SPIP (3)
-
3.00
2.13
75
2.a.
Telah Dibangun Lingkungan Pengendalian
a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
0.67
76
2.b.
Telah Dilakukan Penilaian Risiko Atas Pelaksanaan Kebijakan
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
0.67
77
2.c.
Telah Dilakukan Kegiatan Pengendalian Untuk Meminimalisir Risiko Yang Telah Diidentifikasi
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko
0.5
78
2.d.
Spi Telah Diinformasikan Dan Dikomunikasikan Kepada Seluruh Pihak Terkait
a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait
c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
1
79
3
Pengaduan Masyarakat (3)
-
3.00
2.75
80
3.a.
Kebijakan Pengaduan Masyarakat Telah Diimplementasikan
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
0.67
81
3.b.
Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Telah Ditindaklanjuti
a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit
1
82
3.c.
Telah Dilakukan Monitoring Dan Evaluasi Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat
a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan;
b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan;
c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran;
d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan
1
83
3.d.
Hasil Evaluasi Atas Penanganan Pengaduan Masyarakat Telah Ditindaklanjuti
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja
1
84
4
Whistle-Blowing System (3)
-
3.00
2.75
85
4.a.
Whistle Blowing System Sudah Di Internalisasi
Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja
1
86
4.b.
Whistle Blowing Systemtelah Diterapkan
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
0.67
87
4.c.
Telah Dilakukan Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System
a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan;
b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan;
c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran;
d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan
1
88
4.d.
Hasil Evaluasi Atas Penerapan Whistle Blowing System Telah Ditindaklanjuti
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti unit kerja
1
89
5
Penanganan Benturan Kepentingan (3)
-
3.00
2.80
90
5.a.
Telah Terdapat Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan Dalam Tugas Fungsi Utama
Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
1
91
5.b.
Penanganan Benturan Kepentingan Telah Disosialisasikan/Internalisasi
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
1
92
5.c.
Penanganan Benturan Kepentingan Telah Diimplementasikan
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja
0.67
93
5.d.
Telah Dilakukan Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja
1
94
5.e.
Hasil Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Telah Ditindaklanjuti
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja
1
95
VI.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
Merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan prima.
10
96
1
Standar Pelayanan (3)
-
3.00
3.00
97
1.a.
Terdapat Kebijakan Standar Pelayanan
a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan
1
98
1.b.
Standar Pelayanan Telah Dimaklumatkan
a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
1
99
1.c.
Terdapat SOP Bagi Pelaksanaan Standar Pelayanan
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
1
100
1.d.
Dilakukan Reviu Dan Perbaikan Atas Standar Pelayanan Dan SOP
a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ;
b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
1
101
2
Budaya Pelayanan Prima (3)
-
3.00
2.70
102
2.a.
Telah Dilakukan Sosialisasi/Pelatihan Dalam Upaya Penerapan Budaya Pelayanan Prima
a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
1
103
2.b.
Informasi Tentang Pelayanan Mudah Diakses Melalui Berbagai Media
a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)
c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media
1
104
2.c.
Telah Terdapat Sistem Punishment(Sanksi)/Reward Bagi Pelaksana Layanan Serta Pemberian Kompensasi Kepada Penerima Layanan Bila Layanan Tidak Sesuai Standar
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan
b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan
c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
0.5
105
2.d.
Telah Terdapat Sarana Layanan Terpadu/Terintegrasi
a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu
1
106
2.e.
Terdapat Inovasi Pelayanan
a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain;
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain;
c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain ;
d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
1
107
3
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)
-
4.00
3.56
108
3.a.
Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan
a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala
b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala
c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
1
109
3.b.
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dapat Diakses Secara Terbuka
a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)
c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media
1
110
3.c.
Dilakukan Tindak Lanjut Atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
0.67
 
No.
NAMA AREA HASIL/ SUB PROGRAM/ RINCIAN DESKPRIPSI
INFORMASI KETERANGAN PENILAIAN
BOBOT
LKE MANDIRI
FILE
1
I.
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)
-
20
2
1
Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)
-
15.00
15.00
3
2
Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)
-
5.00
4.17
4
II.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)
-
20
5
1
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)
-
20.00
20.00
 

 

img-chat
Test Your Bot